Dana Pensiun

• Ini satu-satunya bentuk di daftar ini yang tidak dipilih oleh orang yang mau berdagang: ia adalah wadah hukum sebuah program pensiun, bukan wadah sebuah usaha.
• Dua jenisnya berbeda pendirinya. DPPK didirikan pemberi kerja untuk karyawannya sendiri; DPLK diselenggarakan bank atau perusahaan asuransi jiwa dan terbuka bagi perorangan.
• Kekayaan dana pensiun bukan kekayaan pendiri. Ia tidak boleh dijaminkan dan tidak masuk boedel pailit pendirinya.
• Ia menjadi badan hukum bukan lewat Kemenkumham, melainkan lewat pengesahan OJK atas peraturan dana pensiunnya.

1. Pendiri menetapkan keputusan tertulis untuk mendirikan dana pensiun dan menyusun peraturan dana pensiunnya.
2. Tunjuk pengurus, dewan pengawas, penerima titipan kekayaan, dan — untuk program manfaat pasti — aktuaris.
3. Ajukan pengesahan ke OJK; dana pensiun berdiri sebagai badan hukum sejak pengesahan itu.
4. Daftarkan NPWP badan dan penuhi kewajiban pelaporan awal kepada OJK.

• Pelaporan berkala dan pengawasan berjalan di OJK sepanjang usia program.
• Kekayaan disimpan pada penerima titipan yang terpisah dan diinvestasikan dalam batas arahan investasi yang diizinkan.
• Program manfaat pasti dinilai aktuaris secara berkala untuk memastikan pendanaannya cukup.
• Perubahan peraturan dana pensiun juga harus disahkan OJK, bukan cukup diputuskan pendiri.

Bentuk ini dipakai ketika sebuah program pensiun perlu wadah hukum sendiri — bukan ketika sebuah usaha perlu badan usaha. Perusahaan yang hanya ingin memberi manfaat pensiun kepada karyawan biasanya mengikutkan mereka ke DPLK yang sudah ada, tanpa mendirikan apa pun.

• UU 11/1992 tentang Dana Pensiun
• UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Ringkasan ketentuan yang berlaku, bukan nasihat hukum. Aturan dan besaran dapat berubah — pastikan ke instansi terkait sebelum mendaftar.

Mikro, kecil, menengah, besar: batas rupiahnya dan apa yang berubah di setiap kelas.